Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

News

100 Ekor Tukik Lekang Dilepas di Pantai Pasir Mendit

KULON PROGO – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo bersama dnegan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kulon Progo dan ...

News

Operasi Patuh Progo 2025, Polres Kulon Progo Terjunkan 140 Personel Fokus Pengendara Anak

KULON PROGO – Polres Kulon Progo menggelar Operasi Patuh Progo 2025, mulai 14-27 Juli 2025. Sebanyak 140 personel diterjunkan dengan ...

Pariwisata

2 Motor Tabrakan di Kedungsari, Dipicu Benang Layang-Layang

KULON PROGO – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Wates-Jogja Km 3, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo, Minggu (13/7/2025). Kecelakaan ini ...

News

Jumat Curhat Polda DIY, Serap Aspirasi Warga Galur

KULON PROGO – Polda DIY kembali menggelar Jumat Curhat di Balai Kalurahan Kranggan, Kapanewon Galur, Kulonprogo Jumat (11/7/2025). Kkegiatan ini ...

News

Masjid Al Ihsan Kranggan Diresmikan, Perkuat Syiar Islam

KULON PROGO – Bupati Kulon Progo Agung Setyawan meresmikan Masjid Al Ihsan yang terletak di Pedukuhan Kujon Kidul, Kalurahan Kranggan, ...

News

Embarkasi Haji di Kulon Progo Beroperasi 2026?

KULON PROGO – Kantor Kementerian Agama DIY terus melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan embarkasi haji di Kulon Progo. Jika tidak ...

Tinggalkan komentar