Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

[addtoany]

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Ekbis

Muscab BPC Gapensi Kulon Progo X, Kolaborasi dan Mutu Harus Ditingkatkan

KULON PROGO – Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kulon Progo menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ...

Ekbis

Konsisten Sejak 2013, HS Surya Group Berangkatkan 156 Karyawan Umrah Gratis

MAGELANG – HS Surya Group kembali memberangkatkan 156 karyawan untuk melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah, Senin (3/8/2026). Program ...

Olahraga

461 Atlet Bertanding di Kejurda III NPCI DIY 2026 Kulon Progo

KULON PROGO – Sebanyak 461 atlet disabilitas dari lima kabupaten/kota se-DIY bertanding dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) III National Paralympic Committee ...

News

Putus Rantai Kemiskinan, 359 Siswa Sekolah Rakyat Kulon Progo Mulai Jalani MPLS Gratis

KULON PROGO – Langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan dan mencegah anak putus sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dimulai. ...

News

Cegah Warga Terjerat Pinjol Ilegal, Mahasiswa KKN UGM Gelar Sosialisasi Literasi Keuangan

KULON PROGO Mahasiswa KKN-PPM Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah nyata untuk melindungi warga Kalurahan Giripeni, Wates, Kulon Progo, dari ...

News

Puluhan Tahun Kering, 30 Hektare Lahan Pertanian di Temon Hanya Andalkan Hujan dan Pompa

KULON PROGO – Sekitar 30 hektare lahan pertanian di bagian selatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Kulon Progo meliputi kawasan ...

Tinggalkan komentar