Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

News

42 Narapidana di Rutan Kelas IIB Wates Terima Remisi

KULON PROGO – Sebanyak 42 orang Narapidana Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Wates, mendapatkan remisi khusus pada hari raya ...

NewsPariwisata

Duka di Hari Lebaran, Ditinggal Salat Id Istri Petani di Galur Tewas Terbakar

KULON PROGO – Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi duka mendalam bagi keluarga Sumarjo, warga Gupit, ...

News

Polsek Kalibawang Ungkap Kasus Curanmor, 2 Residivis Ditangkap

KULON PROGO – Jajaran Reskrim Polsek Kalibawang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Banjararum, Kalibawang pada ...

Ekbis

PT Sung Chang Indonesia Bagikan THR Rp3,3 Miliar

KULON PROGO – PT Sung Chang Indonesia (SCI) membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ribuan pekerja yang ada di Kulon ...

News

Potret Toleransi di Kulon Progo, Bupati Temui Umat Hindu Jelang Hari Raya Nyepi

KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan komitmennya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Bumi Menoreh. Bupati Kulon Progo ...

News

79 Tahun Kalurahan Sentolo: Merawat Tradisi dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

KULON PROGO – Puncak Peringatan hari ulang Tahun (HUT) Kalurahan Sentolo digelar dengan upacara di lapangan SD N 2 Sentolo, ...

Tinggalkan komentar