Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Ekbis

PT Indofon Bangun Pabrik Ketiga, Prioritaskan Tenaga Kerja Kulon Progo

KULON PROGO – PT Indofon mengoperasionalkan pabrik ketiga dengan kapasitas yang lebih besar, Selasa (6/5/2025). Pabrik yang memproduksi plafon PVC ...

News

Kulon Progo Targetkan Data Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga Tuntas Tahun Ini

Kulon Progo – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo menggelar acara sosialisasi terkait Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga ...

News

TMMD Sengkuyung Tahap II 2025, Percepat Pembangunan di Perbukitan Menoreh

KULON PROGO – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2025 dimulai 6 Mei 2025 hingga ...

News

Operasi Pekat Progo 2025, Polres Kulon Progo Amankan Puluhan Botol Miras

KULON PROGO – Polres Kulon Progo mengamankan puluhan botol minuman keras (miras) dari berbagai merk dan kemasan dalam Operasi Pekat ...

News

323 Calon Jemaah Haji Kulon Progo Siap Diberangkatkan ke Tanah Suci

KULON PROGO – Sebanyak 323 calon jemaah haji Kulon Progo siap diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Mereka telah melakukan penulansan ...

News

Pemkab Kulon Progo Gelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 melalui sistem Sinovik. Kompetisi ...

Tinggalkan komentar