Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

News

Polda DIY Launching Desa Agrowisata di Nanggulan, Wujudkan Ketahanan Pangan

KULON PROGO – Kepolisian Daerah (Polda) DIY meluncurkan program Desa Agrowisata dan Perpustaakaan Digital binaan Polri di Dusun Dukuh, Kalurahan ...

News

Capaian Sipedet Cantik di 10 Kapanewon 70,3 Persen

KULON PROGO – Capaian pendataan sosial ekonomi berbasis keluarga menggunakan aplikasi Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik (Sipedet Cantik) di 10 ...

News

Tokoh Pemuda Papua Pegunungan Melianus Asso Ajak Pemuda Terlibat dalam Pembangunan

PAPUA – Tokoh Pemuda Papua Pegunungan Melianus Asso mengajak anak muda Papua Pegunungan untuk ikut terlibat dalam pembangunan. Usai hajatan ...

News

Turunkan Kemiskinan, Kemenag Kick Off Pemberdayaan masyarakat Berbasis Zakat

KULON PROGO – Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Kick Off Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat dan Wakaf di Kompleks Pemkab ...

Olahraga

Karang Taruna Pengasih Juara Festival Nglarak Blarak 2025

KULON PROGO – Karang Taruna Kapanewon Pengasih berhasil meraih juara pertama dalam Festival Nglarak Blarak 2025 di Alun-alun Wates, Sabtu ...

News

Tok! Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Ditetapkan

KULON PROGO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna ...

Tinggalkan komentar