Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

News

Klomtan di Kulon Progo Terima Bantuan Alsintan dari Pemerintah Pusat

KULON PROGO – Pemerintah melalui APBN mengucurkan bantuan alat pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani (klomtan) yang ada di Kulon ...

News

Pasar Jadul Ramaikan Perayaan Warisan Budaya Tak Benda di TBK

KULON PROGO – Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kulon Progo menggelar Pasar Jadul dalam rangkaian perayaan Warisan Budaya Tak benda (WBTB) ...

Pariwisata

Peduli Lingkungan, Siswa MTsN 4 Kulon Progo Bersih Pantai Mlarangan Asri

KULON PROGO – Aksi peduli ligkungan dilaksanakan para siswa dan guru MTsN 4 Kulonprogo dengan melakukan bersih pantai di Pantai ...

News

Pemkab Kulon Progo Intervensi Penurunan Stunting, Bupati: Sinergi Lintas Sektoral Diperlukan

KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menguatkan kembali intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting. Sinergi lintas ...

News

Pamit ke Rumah Anak, Nenek di Kokap Hilang

KULON PROGO – Warga Padukuhan Nganti, Hargotirto, Kokap, Suninah (84) dilaporan hilang pada Sabtu (24/05/2025). Warga sempat bertemu dengan Sutinah ...

Ekbis

Jelang Idul Adha, Harga Sapi Masih Normal

KULON PROGO – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY memastikan harga hewan kurban di pasaran masih normal. Tidak ada gejolak ...

Tinggalkan komentar