Kemenpar Dorong Peningkatan Kapasitas Perempuan Kelola Desa Wisata

Sayoto Ashwan

Badan otorita Borobudur menggelar FGD peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan desa wisata di Sleman, Rabu (14/11/2024) (foto: Sayoto Ashwan)

SLEMAN – Kementerian Pariwisata melalui Badan Otorita Borobudur (BOB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Desa Wisata. Acara yang digelar di Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Rabu (13/11/2024), untuk mendorong perepuan lebih berdaya dalam mengelola desa wisata.

Sekretaris Menteri pariwisata 2020-2024, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan pedoman Peran Perempuan di Desa Wisata dan Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 82 Tahun 2024. Pengarusutamaan gender menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam sektor pariwisata.

“Data dari Forbes 2024, hanya 23 persen yang memegang fungsi kepemimpinan di lembaga desa wisata,” kata dia di sela diskusi.

FGD ini diikuti 50 peserta dari perwakilan 21 desa wisata yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Selain itu juga ada perwakilan pemerintah, swasta, akademisi dan media.

Giri mengatakan, saat ini ada trend woman solo traveler. Sekitar 60 persen perempuan senang melakukan perjalanan wisata dengan komunitasnya tanpa ada pasangan.

“Mereka ini butuh keamanan dan kenyamanan. Pengelola desa wisata perempuan sangat dibutuhkan,” katanya.

Giri berharap pemerintah cepat merespons tren ini, salah satunya melalui kebijakan desa wisata ramah perempuan. Apalagi Kementerian pariwisata juga sudah membuat pedoman dalam pengelolaan desa wisata.

Manajer Operasional Desa Sumberbulu, Titin Riyadiningsih mengaku 70 persen penggerak Desa Wisata Sumberbulu adalah perempuan. Program desa wisata mampu mengubah kebiasaan ibu-ibu yang semula hanya berkumpul, menjadi lebih produktif.

“Ibu-ibu kini banyak beraktivitas seperti pengembangan UMKM dan paket wisata,” katanya.

Co-founder Women in Tourism Indonesia, Anindwitya Rizki Monica, mengaku ada beberapa kendala yang sering dihadapi perempuan, mulai dari kapasitas dan akses pelatihan, relasi gender dan kekuasaan, hingga keterbatasan akses pembiayaan.

“Perlu ada kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di sektor pariwisata,” ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Ekbis

Ketetapan Pajak PBB P2 Kulon Progo tahun 2025 Sebesar Rp27,44 Miliar

KULON PROGO – Potensi pendapatan daerah yang disumbang dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten ...

News

Kemenag Kulon Progo Raih Juara Publikasi Award

KULON PROGO – Kantor Kementerian Agama Kulon Progo berhasil meraih juara Publikasi Award yang digelar Kemenag DIY. Penghargaan diserahkan Kakanwil ...

News

SOTK Baru, 429 Pejabat Kulon Progo Dilantik

KULON PROGO – Sebanyak 429 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo dilantik untuk menduduki jabatan baru, Senin (20/1/2025). ...

News

HUT DPRD Kulon Progo ke-72, Ketua Dewan: Membangun dan Mengabdi kepada Rakyat

KULON PROGO – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kulon Progo genap berusia 72 tahun pada Minggu (19/1/2025). Ketua DPRD Kulon ...

News

Prakiraan Cuaca Rabu 22 Januari 2025, Hujan Sedang Bakal Guyur Kulon Progo

KULON PROGO – Prakiraan cuaca hari ini Rabu, 22 Desember 2025. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bakal ada ...

News

Dukung Swasembada Pangan 2025, Polres Kulonprogo Tanam Jagung di Lahan 4,35 Ha

KULON PROGO – Polres Kulon Progo menanam jagung di lahan pertanian yang ada di Dusun Keboan, Karangwuni, Wates, Selasa (21/1/2025). ...

Tinggalkan komentar