KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengalokasikan anggaran kewilayahan sebesar Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk setiap kapanewon. Kebijakan ini diambil demi mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur fisik di tingkat kalurahan.
Terobosan tersebut ditegaskan Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, saat memimpin Forum Urun Rembuk di Kapanewon Galur, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan “jemput bola” yang digelar serentak di Kapanewon Galur, Kokap, dan Sentolo ini menjadi wadah serap aspirasi antara jajaran pimpinan daerah, OPD, lurah, hingga Bamuskal.
“Sebagai langkah terobosan, kita buat keseimbangan dana kewilayahan. Sekarang para panewu kita bekali anggaran untuk dirembuk bersama para lurah, sehingga fokus dan lokus pembangunan merata,” tegas Agung.
Artikel Terkait
Guna menopang alokasi tersebut di tengah efisiensi dan penurunan dana transfer pusat, Pemkab memangkas anggaran yang dinilai kurang krusial. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, memastikan belanja daerah dialihkan ke sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik.
“Anggaran seremonial atau upacara yang kurang penting sudah dialihkan untuk infrastruktur,” ujar Ambar saat memimpin forum di Kapanewon Kokap.
Selain memprioritaskan infrastruktur dasar, Pemkab Kulon Progo juga berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi warga dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode kebijakan saat ini. Forum Urun Rembuk ini dipastikan berlanjut ke kapanewon lain untuk memastikan seluruh program pembangunan tepat sasaran.
