KULON PROGO – Pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyalurkan program bantuan sosial, melainkan menuntut kolaborasi lintas sektor serta keberanian mencetak wirausaha baru berbasis potensi lokal.
Hal tersebut menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) ke Kapanewon Kokap, Kulon Progo, Kamis (20/8/2026).
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, menegaskan bahwa advokasi kebijakan kemiskinan harus berdampak nyata di lapangan dan tidak berhenti sebatas dokumen administratif.
Artikel Terkait
“Tujuan yang paling mulia adalah bagaimana hasil kajian tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak hanya selesai di laci, tetapi ada keberlanjutan, pembinaan, dan pengawasan,” ujar Rochayati di Aula Kapanewon Kokap.
Rochayati juga menyoroti pentingnya akurasi dan sinkronisasi data kemiskinan agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Menurutnya, potensi ekonomi lokal seperti UMKM binaan Kopi Roro di kawasan Waduk Sermo menjadi bukti nyata bahwa masyarakat memiliki peluang mandiri jika didukung ekosistem wirausaha yang berkelanjutan.
“Ini satu terobosan entrepreneur. Kulon Progo harus bisa melahirkan wirausaha-wirausaha baru lainnya, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak hanya berhenti pada pembagian bantuan, melainkan membuka ruang peningkatan pendapatan warga,” tambahnya.
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyambut baik kehadiran pemerintah pusat untuk melihat langsung dinamika di akar rumput. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah kemiskinan membutuhkan kerja keroyokan antara pemerintah pusat, daerah, kalurahan, hingga lembaga pendukung seperti Baznas.
“Kita bisa dan mampu apabila saling bergandeng tangan, berkolaborasi, dan berkoordinasi. Kehadiran jajaran pusat menjadi motivasi bagi kami untuk terus memastikan program yang berjalan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Ambar.
Senada dengan hal itu, Panewu Kokap Mudopati Purbohandowo menyebut modal sosial menjadi kekuatan utama wilayahnya. Selain sektor riil seperti proyek padat karya berbasis Dana Keistimewaan (Danais), tradisi gotong royong warga Kokap dinilai efektif mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat rentan.
