KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengambil langkah berani dalam percepatan pembangunan daerah. Melalui momentum Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2026, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, mengumumkan kenaikan drastis anggaran infrastruktur dari Rp20 miliar menjadi Rp39 miliar pada tahun ini.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas target pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bumi Binangun. Ini menjadi strategi utama dalam menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
“Tahun 2026 ini, anggaran infrastruktur kita tingkatkan hampir dua kali lipat. Jika ada laporan masyarakat mengenai jalan atau sarana yang rusak, segera sampaikan,” kata Ambar saat melaksanakan BBGRM di Kapanewon Sentolo, Selasa (12/5/2026).
Artikel Terkait
Ambar memberikan catatan serius terkait kondisi sosial di Kulon Progo. Ia menyoroti adanya paradoks Kulon Progo mencatatkan angka putus sekolah terendah di DIY (hanya 1.470 anak), namun di sisi lain masih memegang predikat angka kemiskinan tertinggi di DIY.
“Pendidikan kita mungkin yang terbaik di DIY, itu bukti prioritas kita. Namun, kita tidak boleh bangga dulu karena angka kemiskinan kita masih menduduki peringkat satu. Ini adalah PR besar yang harus diselesaikan lewat kreativitas dan gotong royong,” katanya.
Dalam kunjungan di Kapanewon Sentolo, rombongan mengapresiasi kemandirian Karang Taruna Kalurahan Kaliagung yang sukses mengelola Tempat Pengolahan Sampah (TPS3R).
Panewu Sentolo, Armawati, memaparkan program unik di wilayahnya di mana setiap calon pengantin diwajibkan memberikan kontribusi bantuan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
“Ini bentuk gotong royong yang menyentuh langsung sektor pendidikan. Selain itu, kami juga terus mengebut perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan CSR dan dana Pemda,” ujar Armawati.
Di Kapanewon Lendah, Wabup menyerahkan bantuan sosial dan ekonomi secara masif. Bantuan yang disalurkan meliputi pemasangan listrik gratis bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), bantuan modal usaha dan sarana prasarana kesehatan hingga bantuan sarana pertanian.
