KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus memantapkan langkah percepatan pembangunan yang akan banyak menyentuh infrastruktur fisik. Langkah strategis tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (Rakordalbang) Triwulan II Tahun 2026, di Aula Adikarta, Rabu (5/8/2026).
Kinerja ekonomi Kulon Progo pada Triwulan I 2026, melesat tajam mencapai 5,69 persen. Ini melinjak dua kali lipat dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 3 persen.
Capaian positif ini juga diiringi dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp789,61 miliar, melampaui target semester pertama. Sektor perdagangan besar, penyediaan makanan dan minuman, serta geliat pariwisata menjadi motor utama di balik lonjakan ekonomi tersebut.
Artikel Terkait
Atas keberhasilan menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga menyentuh angka 2,14 persen dan menjadi yang terbaik di regional Jawa-Bali, Kulon Progo diganjar insentif fiskal sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat.
“Dana insentif ini akan dialokasikan secara proporsional demi mengikis kesenjangan antarwilayah,” kata Kepala Bapperida Kulon Progo, Aris Nugroho.
Dana insentif ini akan diarahkan untuk penguatan infrastruktur dan program padat karya. Skema tenaga kerjanya diprioritaskan bagi masyarakat miskin guna mendongkrak pendapatan warga, di samping untuk pembenahan sarana kesehatan, perbaikan sekolah, hingga peningkatan akses jalan pendukung pariwisata di wilayah utara dan selatan.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, memberikan catatan kritis terhadap ketimpangan infrastruktur jalan di beberapa wilayah seperti Samigaluh, Kokap, dan Galur yang masih mengalami kerusakan cukup tinggi. Untuk merespons dinamika data di lapangan secara transparan dan akurat, Pemkab mulai mengembangkan sistem dashboard pemantauan berbasis data spasial terintegrasi.
“Seluruh data kondisi jalan hingga serapan anggaran dapat terpantau secara transparan, sehingga penanganan infrastruktur maupun pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran,” katanya.
Pada semester kedua tahun 2026 ini juga berfokus pada pemanfaatan efisiensi anggaran melalui penggunaan material hasil normalisasi sungai untuk pengurugan fasilitas publik. Langkah ini berjalan berdampingan dengan upaya menciptakan keriangan publik (public happiness) lewat penguatan UMKM lokal, seni, dan ajang olahraga, serta penanganan darurat sampah perkotaan melalui pemilahan sampah organik berbasis TPS 3R dan composting.
Pemkab Kulon Progo juga memberikan apresiasi atas efektivitas tata kelola birokrasi. Penghargaan kinerja terbaik untuk eselon II diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai sempurna 100, disusul Dinas Perdagangan dan Perindustrian di posisi kedua (99,21), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di posisi ketiga (98,92).
Kategori Kapanewon (Eselon III), Kapanewon Girimulyo dan Kapanewon Lendah berhasil menyabet peringkat pertama dan kedua dengan nilai sama-sama sempurna 100, diikuti Kapanewon Kalibawang di posisi ketiga dengan nilai 99,80.
