KULON PROGO – Pemerintah Pusat membangun Sekolah Rakyat di Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Proyek strategis ini ditargetkan rampung pada 19 Juli 2026 agar bisa menerima siswa baru.
Sekolah Rakyat ini memiliki daya tampung 1.080 siswa untuk 3 jenjang pendidikan, dengan fasilitas asrama (boarding school) menggunakan sistem kurikulum unggulan yang memadukan Standar Nasional Pendidikan dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme untuk mempersiapkan masa depan generasi muda.
Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY Haryo Satriyawan, menyatakan, DIY terpilih menjadi satu dari 104 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh Indonesia. Satker PPS DIY segera melakukan sosialisasi kepada warga Kalurahan Gulurejo agar proses pengerjaan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Artikel Terkait
“Pembangunan harus selesai pada Juli 2026, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2026-2027,” kata Haryo.
Sekolah ini nantinya akan menjadi pusat pendidikan terpadu bagi siswa-siswi yang sebelumnya menempuh pendidikan di sekolah rintisan Tahap I, yakni di Sonosewu dan Purwomartani. Setelah konstruksi selesai, 275 siswa rintisan tersebut akan langsung dipindahkan ke fasilitas baru ini. Pihaknya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana akan dibangun dalam satu fase pengerjaan yang intensif guna mengejar target operasional.
Sekolah Rakyat ini menempati lahan seluas 7,1 hektare, menampung 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sebanyak 26 massa bangunan akan didirikan, yang meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri untuk tiap jenjang, kantin, tempat ibadah, hingga lapangan sepak bola.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata peran serta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya di bidang pendidikan.
“Ini adalah bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap program Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi yang lebih baik, berkarakter, unggul, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat bukan semata untuk kepentingan daerah tertentu, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat DIY, khususnya masyarakat yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem.
Sekolah Rakyat di Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya Sekolah Rakyat yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini terbuka bagi masyarakat dari seluruh wilayah DIY yang berada pada garis kemiskinan ekstrem.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, diharapkan kualitas pendidikan meningkat sehingga mampu mengurangi kemiskinan, khususnya di Kulon Progo,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengaku terus berkolaborasi erat bersama tim teknis yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten. Setelah pembangunan fisik, mereka akan mencari calon siswa yang berasal dari masyarakat miskin, tepatnya pada kategori desil satu dan dua.
“Kebijakan teknis mengenai pengisian SDM seperti wali asuh dan guru masih ditunggu dari Kementerian Sosial,” tambahnya.
Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menaikkan tingkat pendidikan masyarakat miskin secara signifikan. Ketika anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak, rantai kemiskinan di dalam keluarga pun bisa diputus, sehingga derajat sosial dan ekonomi mereka terangkat.
