YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Monumen Bajra Sandi) dalam program Sinau Pancasila. Para wakil rakyat ini ingin program ini diperkuat dengan nilai sejarah.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan, penanaman nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya melalui teori. Namun perlu dihidupkan lewat pembelajaran sejarah yang konkret dan kontekstual.
“Sinau Pancasila paling tepat dimulai dari belajar sejarah agar semangat kebangsaan tumbuh. Pemda DIY perlu lebih serius melaksanakan Sinau Pancasila secara formal, nonformal, maupun informal agar nasionalisme semakin kokoh di tengah dinamika global,” ujar Eko, Selasa (24/6/2025).
Artikel Terkait
Menurutnya, Monumen Bajra Sandhi yang berdiri di atas lahan 13,8 hektare bukan sekadar bangunan monumental. Bangunan ini menjadi ruang edukasi yang menghadirkan perjalanan panjang perjuangan rakyat Bali.
Konsep serupa dapat diadaptasi di DIY, mengingat Yogyakarta memiliki peran historis besar dalam perjalanan bangsa, termasuk saat menjadi ibu kota republik. Pemda DIY memiliki Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
“Regulasi tersebut perlu diperkuat dengan kehadiran museum atau ruang belajar sejarah yang mampu menjadi pusat edukasi generasi muda,” katanya.
Anggota Komisi A, Radjut Sukasworo, menilai Yogyakarta memiliki banyak situs sejarah yang tersebar, namun perlu dirangkum dalam satu narasi utuh. Keberadaan museum sejarah terpadu akan membantu sinkronisasi nilai perjuangan dengan penguatan Pancasila.
Sementara itu, Akhid Nuryati menyoroti simbolisme arsitektur Monumen Bajra Sandhi yang sarat makna. Tangga berjumlah 17, delapan tiang utama, serta 45 panorama yang tergambar di dalamnya merepresentasikan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945. Simbol-simbol tersebut, menurutnya, menjadi pengingat kuat akan semangat kemerdekaan dan nilai Pancasila yang harus terus dihidupkan.
“Monumen ini juga dilengkapi kebijakan ramah lingkungan di kawasan monumen, termasuk penerapan jamuan tanpa plastik. Integrasi edukasi sejarah dan kepedulian lingkungan dinilai sebagai contoh baik pembangunan ruang publik yang berkelanjutan,” kata Akhid.
