KULON PROGO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar bimbingan teknis Keluarga Beintegritas dalam pencegahan korupsi di Kabupaten Kulon Progo, Rabu (3/9/2025). Istri anggota DPRD Kulon Progo diminta untuk ikut berperan dalam pencegahan korupsi.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI David Sepriwasa mengatakan, keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Pelaku korupsi bukan hanya dari pegawai atau anggota DPRD, namun bisa juga dari keluarga.
“Bimtek seperti ini sangat efektif dalam mencegah korupsi, karena tidak semua keluarga paham dengan korupsi,” katanya.
Artikel Terkait
Menurutnya, keluarga menjadi bagian penting sebagai support sistem untuk saling menguatkan dan mengingatkan agar terbebas dari kasus korupsi. Seorang istri harus paham dan bisa memberikan masukan kepada suami.
Saat ini ada 1.878 pelaku korupsi dan sekitar 364 di antaranya merupakan anggota dewan. Ini menjadi perhatian bagi KPK untuk memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan keluarganya. Apalagi banyak keluarga yang belum memahami apa itu cakupan dari tindakan korupsi.
“Ketika ada kasus korupsi, maka keluarganya akan ikut terdampak secara ekonomi, mental hingga sosial budaya,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Aris Syarifuddin mengapresiasi KPK yang telah menginisasi Bimtek kepada anggota dna keluarga. Bimtek ini dirasa penting untuk memberikan pemahaman dan upaya pencegahan sejak dini yang diawali dari keluarga.
“Harapan kita ada peran dari istri atau keluarga sehingga bisa terhindari dari praktik korupsi,” kata politisi PDIP ini.
DPRD Kulonprogo berkomitmen menjunjung tinggi akuntabilitas dalam mengawasi jalannya pembangunan. Setiap kegiatan dalam pemerintahan harus memenuhi spesifikasi yang sudah ada.
“Korupsi bukan sekedar menerima uang, tetapi kebijakan yang salah juga menjadi bagian dari tindak korupsi,” ujarnya.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan berharap kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai momentum perubahan bersama. Keluarga harus menjadi benteng utama dalam menjaga moral, etika, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.
“Keluarga yang berintegritas, akan mewujudkan ASN yang berintegritas, pemerintahan yang bersih, dan masyarakat yang percaya,” katanya.
