Dorong Kepastian Hukum Pertanahan, GTRA Kulon Progo Fokus Konsolidasi Lahan

Sayoto Ashwan

[addtoany]

Rapat koordinasi GTRA untuk penanganan sosialisasi pertanahan. (foto: istimewa)

KULON PROGO – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kulon Progo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor di Ruang Sermo, Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo, Kamis (6/8/2026). Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi penanganan persoalan pertanahan, penataan aset, serta mendorong kesejahteraan masyarakat berbasis kepastian hukum.

Ketua Pelaksana Harian GTRA sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kulon Progo, Margaretha Elya Lim Putraningtyas, menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, Reforma Agraria tidak hanya sekadar menata tanah, melainkan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan melalui kerja sama kolaboratif.

Pada tahun 2026, GTRA Kulon Progo menaruh fokus prioritas pada dua lokasi. Lokasi pertama berada di Kalurahan Jangkaran, khususnya Kawasan Bulak Rimon dan Bulak Nungso, yang menghadapi persoalan kompleks akibat perubahan alur Sungai Bogowonto, ketidaksesuaian data, pemanfaatan tanah lintas wilayah, hingga potensi konflik tenurial.

Sementara lokasi kedua berada di Kalurahan Ngestiharjo, yang berfokus pada penataan kembali bidang tanah pasca-pelebaran jalan usaha tani agar lahan lebih tertata, memiliki akses memadai, dan bersertifikat.

Margaretha menjelaskan pendekatan paling tepat untuk kedua lokasi tersebut adalah konsolidasi tanah. Langkah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi, tetapi juga menata kembali bidang tanah, memperbaiki akses lingkungan, dan memperkuat partisipasi aktif warga.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria harus memberikan manfaat nyata bagi ekonomi warga. Sebagai wujud komitmen pembangunan yang inklusif (no one left behind), souvenir kit rakor tersebut menggunakan hasil karya KDK Cahaya Diva, yakni kelompok difabel dampingan penataan akses Reforma Agraria Kantah dan Pemkab Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo selaku Ketua GTRA, Agung Setyawan, menegaskan krusialnya kepastian alas hak atas tanah guna mencegah sengketa dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Agung menginstruksikan agar penanganan kasus di Kalurahan Jangkaran yang telah berlangsung belasan tahun dapat segera diselesaikan secara adil.

Agung meminta para Lurah menyajikan data asal-usul sejarah tanah secara jujur dan akurat. Khusus di wilayah DIY, ia juga menggarisbawahi bahwa keterlibatan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sangat krusial dalam identifikasi hingga penetapan keputusan akhir alas hak tanah.

Rekomendasi Untuk Anda

News

Pasutri Spesialis Curanmor Lintas Kabupaten Dibekuk, 2 Motor Warga Wates Kembali ke Pemilik

KULON PROGO – Aksi kejahatan pasangan suami istri berinisial S (32) dan YL (24) harus berakhir di balik jeruji besi. ...

Olahraga

Pertama di Indonesia, Bandara YIA Jadi Arena Kejurnas Wushu Piala Presiden 2026

KULON PROGO – Untuk pertama kalinya di Indonesia, area bandara akan disulap menjadi arena pertandingan bela diri berskala nasional. Yogyakarta ...

News

Kejari Kulon Progo Luncurkan JATRA, Warga Tunarungu Kini Bebas Akses Layanan Hukum

KULON PROGO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo meluncurkan program Jaksa Nyawiji Rangkul Kelompok Rentan (JATRA) di Aula Adikarta, Kompleks ...

News

Penyu Lekang Ditemukan Mati Terdampar di Pantai Glagah

KULON PROGO – Petugas Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah V Glagah menemukan bangkai seekor penyu yang terdampar di kawasan Pantai ...

News

Perkumpulan Penambang Rakyat Yogyakarta Bagikan 250 Paket Sembako bagi Warga Terdampak

KULON PROGO – Perkumpulan Penambang Rakyat Yogyakarta (PPRY) menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan sekitar 250 paket sembako kepada warga ...

News

Musda Golkar Gunungkidul ‘Mangkrak’, Ratusan Kader Kumpul Desak Jalankan AD/ART

GUNUNGKIDUL – Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kian memanas. Ratusan kader dan relawan dari berbagi kapanewon mendadak berkumpul menggelar ...

Tinggalkan komentar