KULON PROGO – Sekitar 30 hektare lahan pertanian di bagian selatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Kulon Progo meliputi kawasan Kalurahan Palihan, Sindutan, hingga Jangkaran di Kapanewon Temon mengalami kekeringan. Sudah puluhan tahun lahan yang ada tidak pernah tersentuh aliran air irigasi, meski di atas kertas kawasan ini terdaftar dalam peta Daerah Irigasi (DI) Kalibawang.
“Petani murni hanya bergantung pada sawah tadah hujan. Irigasi tidak pernah sampai ke sini,” ungkap Dukuh Bayeman, Palihan, Zamzuli, saat menerima kunjungan kerja DPRD Kulon Progo pada Rabu (29/7/2026).
Zamzuli menjelaskan, saat cadangan air tak lagi menyisa, para petani terpaksa memutar otak dengan membuat sumur bor dan menyedot air menggunakan mesin pompa. Langkah ini membawa beban baru berupa biaya operasional yang melambung tinggi karena petani harus membeli bahan bakar minyak (BBM).
Artikel Terkait
Selain itu, prosedur pembelian BBM untuk kebutuhan mesin pompa pun tidak mudah karena membutuhkan surat rekomendasi khusus.
“Warga berharap saluran yang ada segera diperbaiki agar lahan pertanian mereka dapat kembali dialiri air secara normal,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Suradi, meninjau langsung kondisi di lapangan setelah menerima aduan dari masyarakat. Dari hasil koordinasinya dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) serta Bidang Pengairan Dinas PU-PKP, terungkap bahwa lahan pertanian di Bulak Sikepan ini berada di posisi paling ujung dari sistem saluran irigasi.
Pasokan air dari saluran muka Karanganom, Kedundang yang terakhir kali mengalir lancar pada tahun 1985. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pada struktur saluran bagian atas serta dasar selokan yang masih berupa tanah, sehingga air meresap dan lenyap sebelum sampai di tujuan.
“Saat musim hujan air menggenang berlebihan, tetapi begitu masuk musim kemarau lahan langsung kering kerontang,” kata politisi PAN ini.
Persoalan krusial ini dipastikan akan dibawa ke rapat koordinasi bersama dinas terkait guna mengupayakan penganggaran perbaikan. Suradi juga akan berupaya mengakses anggaran dari BBWSO maupun Kementerian Pertanian. Selain perbaikan saluran fisik, penggunaan panel tenaga surya untuk menyedot air dari sumur-sumur bor petani juga disiapkan sebagai alternatif solusi ramah energi.
