KULON PROGO – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kulon Progo, Senin (25/8/2025). Perda ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
Ketua DPRD Kulonprogo Aris Syarifuddin mengatakan, raperda ini disusun sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Pembahasan dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyusunan naskah akademis, konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, fasilitasi Gubernur DIY, hingga pembahasan bersama fraksi-fraksi DPRD.
“Perda ini diharapkan mampu menjamin perlindungan dan pelayanan bagi lansia, baik yang potensial maupun tidak potensial,” katanya.
Artikel Terkait
Menurut Aris, lansia membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang kesehatan, sosial, serta dukungan untuk mengatasi tantangan ekonomi dan risiko isolasi sosial.
“Kami minta agar ada fasilitas pendukung bagi lansia, mempermudah akses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, serta menciptakan lingkungan ramah lansia,” katanya.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan, Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Pemkab berkomitmen untuk mendorong pelayanan ramah lansia di fasilitas kesehatan, pembentukan forum komunikasi lansia, serta pemberian bantuan sosial bagi lansia miskin dan terlantar.
“Kesejahteraan lansia merupakan tanggung jawab bersama. Semoga perda ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
