Implementasikan KUHP Baru, Pemkab Kulon Progo Libatkan Warga Binaan dalam Kerja Sosial

Sayoto Ashwan

[addtoany]

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menyaksikan penandatangan kerjasama antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan Pemkab Kulon Progo, Kamis (8/1/2026). (foto: istimewa)

KULON PROGO – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 mulai diimplementasikan di daerah. Kabupaten Kulon Progo siap mewujudkan kebijakan ini melalui pelibatan warga binaan dalam kegiatan kerja sosial sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang humanis.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DIY di Ruang Rapat Sermo, Kompleks Pemkab Kulon Progo, Kamis (8/1/2026).

“Pidana kerja sosial memungkinkan warga binaan berkontribusi langsung melalui kegiatan kemasyarakatan seperti membersihkan lingkungan, merawat fasilitas umum, dan kegiatan sosial lainnya,” ujar Kepala Kanwil Ditjenpas DIY, Lili.

Menurut dia, kerja sama ini berkaitan langsung dengan penerapan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHP baru. Skema ini memberikan alternatif pemidanaan bagi pelaku tindak pidana ringan melalui pembinaan di tengah masyarakat.

Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menjadi instrumen pembinaan yang lebih manusiawi serta membantu mengendalikan tingkat hunian lapas dan rutan. Terlebih kondisi lembaga pemasyarakatan di DIY saat ini relatif kondusif untuk mendukung proses pembinaan.

Dalam kesempatan tersebut, Lili juga menyoroti kondisi Rutan Wates yang dinilai sudah tidak lagi representatif karena berada di kawasan perkotaan dan memiliki keterbatasan infrastruktur.

“Perlu solusi bersama untuk pemindahan Rutan Wates agar penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan lebih aman dan optimal,” katanya.

Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan mengatakan, pemkab siap mendukung implementasi pidana kerja sosial, khususnya bagi warga binaan dengan pidana di bawah lima tahun.

“Melalui konsep asimilasi, warga binaan dapat dilibatkan dalam kegiatan pembangunan dan sosial dengan tetap melalui proses pembinaan dan pengawasan,” jelas Agung.

Nota kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan, layanan kesehatan dan sosial, konseling, pelaksanaan pidana kerja sosial, hingga sinergi penanggulangan bencana mengingat Kulon Progo merupakan wilayah rawan bencana.

Rekomendasi Untuk Anda

News

Pasutri Spesialis Curanmor Lintas Kabupaten Dibekuk, 2 Motor Warga Wates Kembali ke Pemilik

KULON PROGO – Aksi kejahatan pasangan suami istri berinisial S (32) dan YL (24) harus berakhir di balik jeruji besi. ...

Olahraga

Pertama di Indonesia, Bandara YIA Jadi Arena Kejurnas Wushu Piala Presiden 2026

KULON PROGO – Untuk pertama kalinya di Indonesia, area bandara akan disulap menjadi arena pertandingan bela diri berskala nasional. Yogyakarta ...

News

Kejari Kulon Progo Luncurkan JATRA, Warga Tunarungu Kini Bebas Akses Layanan Hukum

KULON PROGO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulon Progo meluncurkan program Jaksa Nyawiji Rangkul Kelompok Rentan (JATRA) di Aula Adikarta, Kompleks ...

News

Penyu Lekang Ditemukan Mati Terdampar di Pantai Glagah

KULON PROGO – Petugas Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah V Glagah menemukan bangkai seekor penyu yang terdampar di kawasan Pantai ...

News

Perkumpulan Penambang Rakyat Yogyakarta Bagikan 250 Paket Sembako bagi Warga Terdampak

KULON PROGO – Perkumpulan Penambang Rakyat Yogyakarta (PPRY) menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan sekitar 250 paket sembako kepada warga ...

News

Musda Golkar Gunungkidul ‘Mangkrak’, Ratusan Kader Kumpul Desak Jalankan AD/ART

GUNUNGKIDUL – Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kian memanas. Ratusan kader dan relawan dari berbagi kapanewon mendadak berkumpul menggelar ...

Tinggalkan komentar