YOGYAKARTA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jaka Triyana menyebut reformasi kelembagaan Polri harus diperkuat. Sesuai dengan agenda Reformasi 1998, korps Bhayangkara harus berada di bawah presiden.
“Reformasi ini harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah disepakati dalam agenda Reformasi 1998, yakni menempatkan Polri secara langsung di bawah Presiden,” katanya.
institusi kepolisian menjadi perhatian publik seiring berkembangnya berbagai gagasan terkait penataan sistem keamanan nasional. Reformasi Polri diperlukan sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas institusi kepolisian.
Artikel Terkait
Posisi Polri di bawah presiden merupakan desain konstitusional yang telah dirumuskan untuk menjaga independensi kepolisian dari tarik-menarik kepentingan politik sektoral. Dengan kedudukan tersebut, Polri diharapkan dapat menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan netral.
Joko menyebut, penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang politisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.
“Pembenahan Polri sebaiknya difokuskan pada reformasi internal, seperti peningkatan kualitas SDM, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan kode etik profesi kepolisian secara konsisten,” jelasnya.
Reformasi Polri perlu diarahkan pada modernisasi organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Ini penting untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Joko mengatakan, Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, sehingga pembangunan dan demokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Reformasi Polri perlu dibangun secara konstruktif melalui pendekatan akademis, dialog publik, serta penguatan tata kelola kelembagaan,” katanya.
