YOGYAKARTA – Kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mengakibatkan penurunan anggaran pada APBD DIY. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut di 2026, sehingga butuh penyelamatan kebijakan fiskal.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan, realisasi belanja daerah tahun 2024 yang mencapai Rp5,68 triliun. Pada tahun 2025 turun 16 persen menjadi Rp4,73 triliun atau ada kurang sekitar Rp949,88 miliar.
“Karena ada penurunan maka butuh penyelamatan fiskal,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Senin (27/4/2026).
Artikel Terkait
Salah satu upaya harus melakukan efisiensi anggaran belanja. Pemda DIY harus fokus pada isu-isu krusial rakyat seprti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan stimulus keuangan untuk kalurahan/kelurahan guna menekan angka stunting.
Politisi PDIP ini juga menyoroti aset Pemda DIY berupa tanah dan gedung yang belum produktif. Pemda harus mulai berpikir kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset.
“Masih ada aset yang belum maksimal seperti eks Hotel Mutiara dan lahan di Jalan Parangtritis yang bisa diberdayakan,” katanya.
Pemda DIY juga perlu mencontoh keberhasilan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo yang membangun tanpa membebani APBD atau Dana Keistimewaan. Pemda bisa menggandeng program CSR atau Baznas yang sukses menopang program bedah rumah rutin dan penanganan stunting.
“Pemda juga perlu bekerja sama dengan daerah lain di perbatasan untuk pembiayaan mitigasi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Eko juga mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan pemangkasan anggaran dan menghormati semangat desentralisasi. Pemda di daerah juga diharapkan tidak menaikkan pajak daerah.
“Di tengah kesulitan ini, jangan bebani rakyat dengan kenaikan pajak kendaraan atau retribusi. Sebaliknya, berikan insentif. Dan yang terpenting, APBD yang tersisa harus dikelola dengan bersih, tanpa korupsi,” pungkas Eko Suwanto.
