SLEMAN – Pengelolaan mineral dan batubara yang berkelanjutan menjadi sorotan dalam Sidang Terbuka Senat Dies Natalis ke-67 UPN “Veteran” Yogyakarta, Senin (15/12/2025). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dr Ing Tri Winarno, ST MT menyebut Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Mengusung tema “Bela Negara dan Demokrasi: Pengelolaan Mineral dan Batubara Menuju Indonesia Emas 2045”, Tri Winarno mengajak sivitas akademika untuk memandang sektor minerba tidak semata sebagai komoditas ekonomi. Namun harus menjadi sebuah instrumen strategis kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
“Semangat bela negara hari ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Artikel Terkait
Tri Winarno yang merupakan alumni UPN “Veteran” Yogyakarta ini menyebut sektor energi dan sumber daya mineral memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mempercepat industrialisasi, serta memperkuat kemandirian energi. Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia membutuhkan pengelolaan minerba yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga nilai tambah dan keberlanjutan.
Berdasarkan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia ditargetkan mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) nominal sebesar USD 9,8 triliun dengan pendapatan per kapita di kisaran USD 23.000–30.000 pada 2045. Kebijakan hilirisasi minerba menjadi kunci utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur industri nasional.
Tri Winarno juga menyoroti posisi strategis Indonesia di tingkat global dengan cadangan mineral unggulan, seperti nikel terbesar di dunia, bauksit peringkat keempat, timah peringkat kedua, serta batubara peringkat ketujuh dunia.
“Potensi besar ini harus dikelola secara bijak agar menjadi motor penggerak transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal,” katanya.
Pemerintah terus mendorong pembangunan smelter, pengembangan industri turunan, serta penguatan rantai pasok dalam negeri. Kebijakan ini telah memberikan dampak nyata, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri, pembukaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba.
Tidak kalah penting, penguatan tata kelola menjadi fokus utama. Digitalisasi pengelolaan pertambangan melalui sistem terintegrasi seperti MinerbaOne, e-RKAB, MOMS, dan e-PNBP dinilai mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan.
“Transformasi digital ini bukan hanya untuk memudahkan layanan, tetapi juga memastikan pengelolaan minerba berjalan lebih tertib, akuntabel, dan berkeadilan,” jelasnya.
Tri Winarno juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pengelolaan tambang bagi koperasi, UMKM, BUMD, serta organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa, sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat kajian dan inovasi sektor minerba.
Menutup orasi ilmiahnya, Tri Winarno menegaskan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan konsistensi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat terhadap prinsip keberlanjutan.
“Pengelolaan minerba yang bertanggung jawab adalah bagian dari bela negara. Dari sektor inilah kita membangun kedaulatan energi, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.
