KULON PROGO – Komisi III DPRD Kulon Progo menindaklanjuti keluhan sejumlah petani di Bendungan, Wates terkait lahan pertanian yang terendam banjir. Mereka mengundang DPUP ESDM DIY, DPUPKP Kulon Progo, serta para pihak terkait untuk melakukan pengecekan lapangan dan koordinasi penanganan, Kamis (20/11/2025).
Dalam peninjauan tersebut, Koordinator Lapangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kulon Progo, DPUP ESDM DIY, Sigit Sarjono, menjelaskan bahwa permasalahan banjir di area bendungan dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi saluran yang tersumbat akibat sistem buka-tutup pintu air (gejlik) di bagian barat yang membutuhkan pasokan air. Kondisi ini menyebabkan aliran air tidak lancar.
Sigit juga mengungkapkan bahwa saluran drainase dan irigasi yang menyatu turut memperburuk situasi karena fungsinya saling bertabrakan. Untuk penanganan awal, pihaknya mengusulkan pembersihan saluran, sementara perbaikan jangka panjang akan diusulkan melalui penambahan anggaran agar dimensi saluran bisa diperlebar.
Artikel Terkait
Selain itu, ditemukan pula permasalahan pada akses warga. Beberapa plat beton di jalan lingkungan dibangun terlalu rendah, sehingga mengurangi dimensi saluran dan menghambat aliran air.
“Sebenarnya aliran air ada, tetapi terhambat oleh bangunan milik warga,” ujar Sigit.
Penanganan normalisasi baru bisa dilakukan setelah air surut, namun upaya darurat dipastikan akan dipercepat. Nantinya juga menunggu pertemuan antara warga dengan pemangku kepentingan untuk membahas solusi awal yang dapat segera dilaksanakan.
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo, Suradi mengatakan, dia berkomtimen untuk mengawal aspirasi dari warga masyarakat. Salah satunya terkait keluhan petani di Bendungan. Dirinya mengundang para pihak terkait agar segera ada langkah nyata mengatasi permasalahan yang ada. Hasil pengawasan tim teknis lapangan ditemukan banyak hambatan aliran, termasuk bangunan warga yang posisinya lebih rendah dari elevasi saluran.
“Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas solusi menyeluruh. Tanpa penataan bangunan tersebut, normalisasi tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Komisi III DPRD Kulon Progo menyatakan akan terus mengawal proses koordinasi dengan BBWSSO dan instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir mendapatkan solusi yang komprehensif.
