KULON PROGO – Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasonal (BPD Gapensi) DIY menggelar musyawarah daerah (Musda) X Gapensi DIY di Kulon Progo, Rabu (18/12/2024). Musda ini dibuka asisten II Sekda DIY Tri Saktiyana didampingi Ketua BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa dan pengurus yang lain.
“Gapensi memiliki peran strategis dalam pembangunan,” kata Tri Saktiyana.
Menurutnya, pengusaha konstrsuksi harus menjaga kualitas pembangunan. Infrastruktur menjadi prioritas utama, bukan pada kuantitas.
Artikel Terkait
“Hasil pembangunan harus bertahan lama, ramah lingkungan dan sesuai peruntukannya,” katanya.
Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa mengharapkan adanya relaksasi kebijakan pemerintah. Oemerintah harus berani membuat segmentasi pekerjaan. Perlu adanya penentuan jenjang perusahaan dari segmen K1, K2, K3, K4 agar pengusaha konstruksi bisa berkembang.
“Dengan cara ini Gapensi bisa benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah untuk mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto-Gibran,” kata Andi.
Pengusaha di daerah juga harus diberikan ruang dalam setiap lelang pekerjaan. Selama ini proyek strategis nasional dengan dana besar dipegang oleh BUMN atau perusahaan pelat merah. Hal ini tidak masalah, asalkan melibatkan pengusaha konstruksi lokal.
Andi juga mendorong anggota Gapensi untuk bekerja secara profesional dan tidak perlu takut ketika ada tekanan dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH). BPP akan menghadap kapolri, panglima dan presiden untuk membahas masalah ini.
“Nanti kapolri sampai kapolres begitu juga TNI dan kejaksaan akan kami ajak zoom meeting agar ada pemahaman bersama,” katanya.
Ketua BPD Gapensi DIY, Zuharsono Azhari mengatakan, jabatan pengurus BPD Gapensi DIy sudah habis pad abulan September lalu. Namun karena ada hajatan politik berupa pesta demokrasi jabatan diperpanjang tiga bulan.
“Untuk DIY anggota Gapensi hanya 320 an. Sebelum Covid-19 ada 500 dan saat orde baru bisa 2.000,” katanya.
